Wow.. Penerbitan Sertifikasi Halal Resmi Diambil Alih Pemerintah dari MUI
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meresmikan Badan Penyelenggara Produk Halal
“Badan ini memiliki tugas mengeluarkan sertifikasi halal dan pengawasan produk halal,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Gedung Kementerian Agama, Jakarta.
Pasca adanya BPJPH, kata Lukman, kewenangan MUI tetap
ada yaitu menetapkan fatwa suatu produk, yang kemudian disampaikan ke BPJPH untuk kemudian diterbitkan sertifikatnya.
BPJPH sendiri dibentuk berdasarkan Undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
Sementara untuk label halal yang selama ini dikeluarkan MUI, kata Lukman, juga akan berubah. Nantinya BPJPH akan merilis label halal dengan logo sendiri. Namun, label halal itu belum bisa dirilis karena masih dalam proses di Kementerian Hukum dan HAM.
“Nanti kita akan umumkan logo halal yang dikeluarkan BPJPH yang mana satu-satunya lembaga penerbitan sertifikat halal di Indonesia,” terang Lukman.
Keuntungan lain, dana yang diperoleh dari sertifikasi halal bisa dimasukkan ke kas negara melalui jalur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh sebab itu, nantinya besaran tarif proses sertifikasi bakal ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
Banyak pihak mempertanyakan keputusan pemerintah tersebut karena selama ini Pemerintah melalui Kementrian Agama mengurus Haji saja masih amburadul kenapa mau ambil alih soal sertifikasi halal belum lagi soal tingkat kepercayaan ummat terhadap kredibilitas badan yang ditunjuk pemerintah dalam menentukan label halal.
Atau bisa jadi ini hanya salah satu instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara melalui tarif label halal, padahal selama ini kelompok – kelompok pendukung Penguasa berteriak meminta agama dan negara dipisah tetapi kenapa soal label halal yang selama ini menjadi otoritas ulama ummat islam harus diakuisisi pemerintah (viva)
[http://ift.tt/2mXzrhY]
Title :Wow.. Penerbitan Sertifikasi Halal Resmi Diambil Alih Pemerintah dari MUIBPJPH sendiri dibentuk berdasarkan Undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
Sementara untuk label halal yang selama ini dikeluarkan MUI, kata Lukman, juga akan berubah. Nantinya BPJPH akan merilis label halal dengan logo sendiri. Namun, label halal itu belum bisa dirilis karena masih dalam proses di Kementerian Hukum dan HAM.
“Nanti kita akan umumkan logo halal yang dikeluarkan BPJPH yang mana satu-satunya lembaga penerbitan sertifikat halal di Indonesia,” terang Lukman.
Keuntungan lain, dana yang diperoleh dari sertifikasi halal bisa dimasukkan ke kas negara melalui jalur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh sebab itu, nantinya besaran tarif proses sertifikasi bakal ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
Banyak pihak mempertanyakan keputusan pemerintah tersebut karena selama ini Pemerintah melalui Kementrian Agama mengurus Haji saja masih amburadul kenapa mau ambil alih soal sertifikasi halal belum lagi soal tingkat kepercayaan ummat terhadap kredibilitas badan yang ditunjuk pemerintah dalam menentukan label halal.
Atau bisa jadi ini hanya salah satu instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara melalui tarif label halal, padahal selama ini kelompok – kelompok pendukung Penguasa berteriak meminta agama dan negara dipisah tetapi kenapa soal label halal yang selama ini menjadi otoritas ulama ummat islam harus diakuisisi pemerintah (viva)
[http://ift.tt/2mXzrhY]
Sumber:Wow.. Penerbitan Sertifikasi Halal Resmi Diambil Alih Pemerintah dari MUI
0 Response to "Wow.. Penerbitan Sertifikasi Halal Resmi Diambil Alih Pemerintah dari MUI"
Posting Komentar